Pemerintah Kabupaten Samosir Gelar Konfrensi Pers Tentang Dugaan Pupuk Palsu

SAMOSIR-Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar konfrensi pers tekait adanya pemberitaan di sejumlah media massa yang menyatakan bantuan pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian diduga palsu

Konfrensi pers tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Samosir setelah keluarnya uji laboratorium yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait, ”ujar Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dalam jumpa Pers di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Petani Kelapa Sawit, APKASINDO Gelar Seminar Pengunaan Aplikasi PSR dan GPS

Konfrensi pers tersebut dihadiri langsung Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Dandim 0210/TU Letkol (Inf) Hari Sandra, Wakapolres Samosir Kompol Panggabean, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dr. Tumiur Gultom dan perwakilan produsen pupuk NPK Among Tani dari PT. Sari Kresna Kimia Hendra Andi Mulya.

Bupati Samosir menyampaikan setelah adanya pemberitaan di media terkait pupuk palsu tersebut, Pemkab Samosir telah melakukan langka-langkah dengan melaporkan kepada Kementerian Pertanian dan menurunkan tim yang langsung turun kelapangan,

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Dampingi Pemupukan Padi

“Dari hasil uji laboratorium menyatakan, bahwa pupuk yang diberikan oleh Kementerian Pertanian tersebut sudah sesuai dengan standar SNI 2803-2012, artinya tidak palsu, ”tegas Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dalam jumpa pers

Plt. Kepala Dinas Ketapang Pertanian Dr. Tumiur Gultom menyampaikan, awalnya 2022, Samosir mendapatkan Program Fasilitasi Sarana Budidaya Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian RI yang dikenal dengan Pengembangan Kampung Bawang dari Kementerian Pertanian RI dengan luasan 40 ha berikut dengan saprodinya yang diterima oleh 26 kelompok tani, atas dorongan dan aspirasi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Sumut 2, Martin Manurung SE, MA.

Baca juga: Sambangi Kilang Padi, Babinsa Takar Kualitas Beras

Pada Desember 2022, terjadi banjir yang mengakibatkan gagal panen di lahan seluas  6 ha di Sianjur Mulamula. Pada Tahun 2023, Kementan RI memberikan bantuan 25 ha sebagai pengganti untuk lahan 6 ha tersebut. Dan pada 27 Pebruari 2023 disalurkan kepada kelompok tani penerima untuk dilakukan pertanaman dengan dampingan dari petugas penyuluh pertanian.

Salah satu penerima yakni Poktan Marsada, setelah 21 hari umur  tanaman bawangnya petani tersebut  akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Among Tani 16-16-16 bantuan dari Kementan RI. Setelah pupuk tersebut ditabur, kemudian berubah menjadi warna coklat, yang mengakibatkan keraguan karena tidak seperti pupuk yang biasanya mereka gunakan. Selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada PPL. Namun, sebelum PPL melaporkan kondisi tersebut ke Kantor Dinas Ketapang Pertanian keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2023, sudah muncul berita di media yang mengatakan bahwa pupuk tersebut palsu.

Baca juga: Dampingi Program Pajale, Danramil Babahrot: Stok Jagung Cukup

"Pada hari tersebut, juga kita sampaikan ke beberapa jurnalis  yang datang, bahwa kita tidak bisa mengatakan pupuk itu palsu, karena belum dilakukan uji laboratorium", kata Tumiur.

Hasil komunikasi yang dilakukan kepada Ketua Kelompok Tani Marsada Parlinggoman Limbong, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan pupuk itu palsu seperti yang diberitakan media.

Baca juga: Petani Harus Waspada, Mafia Pupuk Merajalela

Selanjutnya, Dinas Ketapang Pertanian melakukan kunjungan ke beberapa kelompok tani penerima lainnya yakni Manjae 2015,   Maju dan Subur didapati bahwa pertumbuhan Bawangnya  cukup optimal dengan menggunakan pupuk yang sama. Demikian juga pada kelompok tani di Desa Habeahan Naburahan, Sikkam, Sarimarrihit dan Sianjur Mulamula, sebanyak  12 kelompok tani kondisi tanaman bawang juga cukup optimal menggunakan pupuk yang sama yaitu  NPK Among Tani bantuan Kementan RI.

Setelah berkoordinasi dengan Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI maka  pada tanggal 31 Mei 2023 dilaksanakan kunjungan ke lapangan bersama dengan PT. Sari Kresna Kimia untuk pendampingan pengambilan sampel pupuk yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari Baristan Medan untuk dilakukan uji lab di Laboratorium Sucofindo.

Pada tanggal 4 Juli 2023, Dinas Ketapang Pertanian menerima hasil Uji Laboratorium yang menyatakan bahwa pupuk NPK Among Tani 16-16-16 adalah sesuai dengan SNI 2803-2012 dengan kandungan Nitrogen Total 16, 56%, Fosfor Total 14, 88%, Kalium 16, 20%.

Perwakilan PT. Sari Kresna Kimia Hendra Adi Mulya membantah bahwa pupuk NPK Among Tani 16-16-16 yang mereka produksi disebut palsu. Dikatakan bahwa mereka memiliki 2 jenis pupuk NPK yakni impor dan lokal. Bukan berarti produk lokal tidak baik, hanya saja teknologi pengolahannya berbeda.

Dijelaskan, pupuk NPK Among Tani menggunakan teknologi lokal yaitu clay, perbedaannya cuma masalah warna saja dan sistim pengolahannya, dengan cara dalam negeri (lokal) lebih mudah larut akan tetapi komposisinya sama.

Baca juga: Babinsa Koramil 02/SE Beri Bimbingan Petani Jagung

Atas pemberitaan tersebut, pihaknya sempat mengaku kecewa. "Apa dasarnya pupuk itu dikatakan palsu, padahal belum dilakukan uji laboratorium", ujarnya.

Menanggapi adanya aduan ke Polres Samosir, Wakapolres Samosir ST. Panggabean menyampaikan bahwa untuk kasus ini yang masuk ke Polres adalah dumas, artinya dumas itu belum tentu laporan ke polisi.

"Namun perlu diketahui bahwa sesuatu bisa dikatakan palsu apabila sudah ada keterangan dari saksi ahli dan melalui uji labfor, " katanya.

Wakapolres menyampaikan kasus ini tidak bisa ditindak lanjuti sehubungan telah keluarnya uji lab yang menyatakan pupuk tersebut tidak palsu. Kendati demikian pihaknya tetap akan melakukan penyelidikan.

Dandim 0210/TU Letkol Hari Sandra dalam arahannya sangat menyayangkan munculnya berita tersebut, karena sudah melakukan vonis sebelum dilakukan uji laboratorium.

Baca juga: Babinsa Pante Bidari, Dampingi Perawatan Tanaman Timun Milik Zulfan

Hari Sandra meminta kepada awak media untuk memberikan informasi yang benar, bukan informasi yang bisa menghasut orang lain sehingga membuat kegaduhan di masyarakat. Dirinya juga meminta kepada Pemkab Samosir agar melibatkan unsur TNI sebagai pengawas dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.